PRESIDEN RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidato nota keuangan RAPBN 2015 di gedung DPR, Jumat (15/08) sore, mengatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen pada 2015 nanti.
“Diharapkan mencapai 5,6 persen,” kata Presiden SBY, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, dari gedung DPR/MPR, Jakarta.
Presiden mengatakan, target sebesar itu didasarkan perkembangan perekonomian global dan kinerja perekonomian domestik 2013, proyeksi tahun 2014 dan 2015.
Adapun asumsi inflasi pada tahun depan, menurut Presiden, akan dijaga pada kisaran 4,4 persen.
Berkaitan dengan nilai tukar Rupiah, Presiden Yudhoyono mengatakan, pemerintah merencanakan nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp 11.900 atas Dollar AS.
Sementara, pemerintah mengasumsikan suku bunga pada tingkat 6,2 persen, kata Yudhoyono.
Silakan memperbaiki
Berbeda dengan nota keuangan RAPBN sebelumnya, RAPBN 2015 disusun oleh pemerintahan SBY, namun pelaksanaannya adalah pemerintahan baru hasil pemilu presiden 2014.
Karena itu, menurut Presiden, penyusunan anggaran belanja kementerian negara dan lembaga dalam RAPBN 2015 masih bersifat baseline.
“Yang substansi utamanya hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dengan demikian, dia menmgharapkan, langkah ini dapat memberi ruang gerak yang luas kepada pemerintah baru.
“Saya yakin pemerintah baru akan memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk memperbaiki anggaran dan memasukkan berbagai program yang akan dilaksanakan 5 tahun mendatang,” kata Yudhoyono.
Target penerimaan pajak
Untuk menggenjot penerimaan pajak pada tahun depan, menurut Presiden, pemerintah akan melakukan berbagai kebijakan fiskal di bidang tersebut.
Selain menyempurnakan peraturan perundang-undangan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak secara sektoral.
“Dari total pendapatan negara, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp 1,370,8 triliun, naik 10 persen dari target APBNP 2014 sebesar Rp 1,246,1 triliun,” demikian keterangan SBY.
Dengan total penerimaan sebesar itu, sambungnya, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio tahun depan menjadi 12,32 persen.
Anggaran tujuh kementerian
Presiden SBY mengatakan, tujuh kementerian negara dan lembaga akan mendapat alokasi anggaran yang cukup besar, yaitu di atas Rp 40 triliun.
Ketujuh kementerian itu adalah Kementerian Pertahanan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pekerjaan Umum, Agama, Kesehatan, Kepolisian dan Perhubungan.
Menurutnya, pemerintah juga akan merencanakan alokasi dana otonomi khusus sebesar Rp 16,5 trilun atau naik sekitar Rp 320,4 miliar dari alokasi 2014 sebesar Rp 16,1 triliun.
“Dana tersebut dialokasikan masing-masing untuk dana otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp 7,0 triliun, dan dana otonomi khusus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp 7,0 triliun. Kedua provinsi itu juga akan mendapat alokasi dana tambahan infrastruktur yang direncanakan sebesar Rp 2,5 trilun”. (BBC)