MEGA proyek pembangunan Wisma Negara di kawasan Center Poin Of Indonesia (CPI) terancam mangkrak. Karena DPRD Provinsi Sulsel menolak kembali menganggarkan proyek itu pada APBD 2017, sebelum dilakukan audit terhadap penggunaan anggaran sebelumnya. Sebab, diduga ada penyalahgunaan anggaran sehingga BPK atau KPK harus mengauditnya terlebih dulu sebelum melanjutkan anggaran berikutnya.
Para wakil rakyat Sulsel menilai pembangunan Wisma Negara sudah menelan sekitar Rp 110 miliar dari APBD Provinsi. Sedangkan masih banyak yang membutuhkan anggaran di tempat lain, terutama kabupaten dan kota. Anggota DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan bahwa anggaran untuk Wisma Negara Rp 110 miliar itu sudah lebih dari cukup. Menurut Ketua Fraksi Golkar itu bahwa dengan ratusan miliar anggaran yang telah digelontorkan tersebut seharusnya tidak ada lagi alasan bangunan ini menjadi terkatung-katung dan tidak ada alasan lagi proyek ini tetap harus rampung secara keseluruhan akhir Desember 2016.
Anggota lainnya, Irwandi, menambahkan bahwa masalah utama pembangunan Wisma Negara itu karena tidak sesuai dengan perencanaan awal. Sebab pada tahun pertama penganggaran ada komitmen proyek itu tidak sepenuhnya dibiayai oleh APBD. “Harapan kita komitmen itu terwujud”.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Pemprov Sulsel, Andi Bakti Haruni, menjelaskan bahwa bangunan Wisma Negara sudah tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Selain itu juga tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2015 yang merupkan produk bersama eksekutif dan legislatif. (Tim) www.majalahfaktaonline.blogspot.com / www.majalahfaktanew.blogspot.com / www.instagram.com/mdsnacks
