Pembuktian Dugaan Suap Gratifikasi AKBP Delizon Terungkap, Ternyata Minta Fee Proyek

202 views
Pembuktian dugaan suap gratifikasi AKBP Delizon dihadapan Majelis Hakim Tipokor, yang diketuai Mangapul Manalu. SH MH.

FAKTA – Saksi dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Bramrizal selaku Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum menyatakan permintaan dari penyidik untuk menginformasikan kepada Kepala Dinas PUPR, Herman Mayori, untuk membagi ” kue”(fee proyek)  satu persen dari nilai proyek keseluruhan Rp500 miliar.

“Masalah proyek bisa dicari-cari yang penting komunikasi, jangan serakah, “kue”, itu bagi -bagi, kamu bisa sampaikan kepada kepala Dinas tidak usah banyak satu persen saja dari proyek Rp500 milar, ” kata Bramrizal menirukan ucapan oknum AKBP Delizon.

Hal tersebut pada saat menjadi saksi dalam pembuktian dugaan suap gratifikasi AKBP Delizon dihadapan Majelis Hakim Tipokor, yang diketuai Mangapul Manalu. SH MH. Dan Tim Jaksa Penuntut umum dari Kejaksaan Agung( Kejagung) yang menghadirkan empat orang saksi Bramrizal, Ahmad Fadli, Irfan dan said kurniawan.

Dan dalam dakwaan satu saksi lagi yang disebutkan, yaitu Hadi Chandra pada Sidang di Pengadilan Tipikor Palembang, (27/7/2022).

Lebih lanjut dikatakan, Bramrizal secara kronologis pertama kali ia dipanggil penyidik Krimsus Polda Sumsel, untuk klarifikasi terkait adanya aduan masyarakat (Dumas) masalah proyek yang bermasalah dan pada saat diperiksa penyidik yang bernama, Erlando.

“Dan saya disarankan untuk menjalin komunikasi dengan terdakwa, AKBP. Delizon. Dan pada saat itu ia menjabat sebagai Kasubdit yang mulia,” ujar Bramrizal.

“Dan saya juga heran dan bingung, yang mulia belum apa- apa pemeriksaan saya diarahkan untuk bersilaturahmi dengan terdakwa AKBP Delizon, pada hal baru klarifikasi. Selanjutnya, setelah berkomunikasi dengan oknum AKBP. Delizon dan dia meminta “lue” (fee Proyek) namun permintaan itu saya sampaikan kepada Kepala Dinas PUPR, Herman Mayori, dan kepala dinas meminta waktu untuk memenuhi permintaan tersebut, karena kalau permintaan tidak dipenuhi bisa jadi tersangka,” kata Herman Mayori, kepada saya yang mulia.

Dan dua hari kemudian saya ditelepon oknum AKBP Delizon, untuk datang ke Polda Sumsel, dan kemudian sampai di sana, saya bertemu dengan penyidik bernama Salupen dan dia memperlihatkan daftar kegiatan proyek yang sedang ditangani Polda dari daftar proyek senilai Rp100 miliar ia pun meminta Rp5 miliar untuk pengaman proyek, agar tidak lagi diperiksa karena telah diamankan Polda Sumsel, dan akhirnya permintaan itu disetujui oleh Kepala Dinas PUPR, Herman Mayori.

“Dana sebesar Rp10  miliar dengan rincian Rp5 miliar untuk pengamanan proyek dan Rp5 miliar untuk perkara proyek yang bermasalah, yang mulia , ujar Bramrizal. (ito/hai)