.
.
.
DIREKTUR Utama PD Irian Bhakti, Wellem Karinda, menjelaskan, untuk menyalurkan beras Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2019 di 28 kabupaten di Papua, pihaknya masih menunggu penandatanganan kontrak.
Menurut Wellem, kontrak akan dilaksanakan jika telah diketahui pemenang tender yang dilakukan secara elektronik. Kalau tanpa tender lalu menyalurkan beras, lanjutnya, dipastikan tidak akan dibayar.
“Peserta tender elektronik terkait penyaluran beras ASN ini tak hanya diikuti PD Irian Bhakti, biasanya 12-15 perusahaan ikut tender. Kalau dalam tender kami yang menang, berarti tugas kami menyalurkan. Makanya meskipun sudah sampai Februari 2019 beras ASN belum tersalur karena belum ada tender,” jelas Wellem didampingi Direktur Niaga PD Irian Bhakti, Riyanto Siregar SH, Kamis (1/3/2019).
Wellem menambahkan, pada kejadian tahun 2017, pihaknya terpaksa melayani ASN di salah satu kabupaten di Papua lantaran telah terjadi aksi demo sebagai buntut dari beras ASN yang belum tersalurkan. “Penyaluran beras pada tahun 2017 tanpa kontrak itu senilai Rp 10 milyar yang sampai skarang belum dibayar oleh pemerintah pusat sehingga berimbas pada modal kerja perusahaan”.
Di waktu yang sama, Direktur Niaga PD Irian Bhakti, Riyanto Siregar SH, menyampaikan bahwa menjadi dilema bagi PD Irian Bhakti karena untuk penyaluran beras ASN harus berdasarkan kontrak.
Sepanjang tahun 2018 alokasi beras ASN untuk Papua sebesar 11 juta ton setelah addendum, sedangkan realisasinya 10 juta ton. “Sisanya 1 juta ton yang belum tersalur akan disalurkan pada tahun 2019 ini setelah ada kontrak. Harapan kami tender segera dilaksanakan agar diketahui perusahaan mana yang menyalurkan beras ASN pada tahun 2019 yang diperkirakan alokasinya bisa mencapai 19 juta ton,” imbuhnya.
Riyanto mengaku, kendala terbesar dalam penyaluran beras di wilayah pegunungan adalah faktor keamanan. “Selain itu terbatasnya waktu yang kami kerjakan karena kontrak kerja kami terima sudah di pertengahan tahun”. (F.1010)
