‘HANTU’ Buzzer Era Jokowi, Amputasi Demokrasi Berpendapat Warga Negara

261 views

KEHADIRAN pendengung atau buzzer di Era Presiden, Ir Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin, disebut sejumlah pihak menjadi tantangan bagi kritikus yang nantinya bisa dianggap mengamputasi demokrasi berpendapat. Tak tanggung tanggung, pemerintah pun lancarkan jurus paling mutakhir lawan kritikus dengan buzzer di dunia maya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi filter keras dan pembatas warga berpendapat di ruang maya. Tentu, esensi demokrasi menjadi terganggu di era presiden RI yang telah memimpin selama dua periode.

UU ITE menjadi ganjalan terbesar bagi kebebasan berpendapat warga Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pasal karet yang termuat dalam Undang-undang itu menjadi ‘hantu’ bagi warga untuk menyampaikan pendapat, yang seyogianya dijamin hukum nasional maupun internasional.

“Trennya seperti itu, tapi di 2020 ini ada kecenderungan dari aparat sendiri yang juga tinggi,” kata Ika saat, Rabu (17/2). Dalam database SAFEnet, kasus tertinggi terjadi pada tahun 2016 bersamaan dengan UU ITE direvisi. Totalnya ada 83 kasus sedangkan untuk tahun 2017 ada 53 kasus, 2018 dengan 25 kasus dan 2019 dengan 24 kasus.

Ika berujar terdapat pola pemidanaan dari laporan dengan mencantumkan aturan di UU ITE, yakni balas dendam, membungkam kritik, shock therapy dan persekusi kelompok. Ia menilai aturan ini sebagai upaya untuk memberangus kebebasan berpendapat dan membungkam kritik.

Jokowi2

“Oh iya jelas, memberangus kebebasan berpendapat dan membungkam kritik, terutama pemakaian Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 digunakan untuk mereka yang mengkritik dan menyalurkan aspirasi secara sah. Kasus terbaru Mas Marco, eks Ketua Bidang Pengelolaan Pesisir TGUPP DKI Jakarta,” tuturnya.

Sepanjang perjalanannya, lanjut Ika, laporan terhadap defamasi atau pencemaran nama baik menempati posisi teratas dalam implementasi UU ITE. Kemudian disusul ujaran kebencian, melanggar kesusilaan, dan berita bohong.

“Kecenderungannya masih defamasi dan ujaran kebencian Pasal 28 ayat 2,” imbuhnya. Lebih lanjut, Ika mengatakan kehadiran buzzer dengan UU ITE saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak perihal kebebasan berpendapat.

“Tantangan dalam berekspresi di internet semakin banyak. Selain UU ITE, ada buzzerBuzzer bisa bekerja secara lebih serius untuk melakukan serangan digital bahkan melaporkan dengan UU ITE.” Imbuhnya.

Berdasarkan kondisi saat ini, ia menganggap buzzer senantiasa memberikan ‘serangan balik’ terhadap kritik yang disampaikan warga maupun kelompok warga terhadap kebijakan pemerintah.

“Di sisi lain dia akan menjadi counter terhadap isu-isu yang dikritik oleh kelompok masyarakat sipil. Misal saat itu muncul tagar #sawitbaik,” pungkasnya.

Dalam hal UU ITE,  Presiden Joko Widodo sudah meminta kepada Kapolri untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan Undang-Undang tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel dan berkeadilan. Jika aturan tersebut belum memberikan rasa keadilan, Jokowi menyatakan akan meminta DPR untuk merevisi UU ITE, terutama untuk pasal-pasal yang bisa diinterpretasikan sepihak.

Niat baik Jokowi menimbulkan pertanyaan baru. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, meminta Jokowi membebaskan seluruh korban kriminalisasi UU ITE sebagai langkah awal komitmen memberikan rasa keadilan. Berdasarkan catatan AII, sepanjang tahun 2020 terdapat 119 kasus dugaan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan menggunakan UU ITE, dengan total 141 tersangka termasuk di antaranya 18 aktivis dan jurnalis.

Sementara koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari YLBHI, Kontras, ICJR, SAFEnet dan lainnya memberikan sejumlah catatan bagi Jokowi terkait keseriusan merevisi UU ITE. Koalisi meminta seluruh pasal yang multitafsir untuk dihapus. Beberapa di antaranya seperti Pasal 27 ayat 1 yang memuat unsur ‘melanggar kesusilaan’, Pasal 27 ayat 3 yang kerap membungkam kebebasan berekspresi dan Pasal 28 ayat 2 terkait ujaran kebencian.

“Laporan yang dihimpun koalisi masyarakat sipil menunjukkan sejak 2016 sampai dengan Februari 2020, untuk kasus-kasus dengan Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE menunjukkan penghukuman mencapai 96,8 persen (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88 persen (676 perkara),” ujar koalisi dalam rilisnya.

Sementara catatan kedua adalah konsep fair trial perihal ketentuan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam revisi UU ITE nantinya harus kembali diberlakukan.

“Dalam UU ITE yang sekarang berlaku, upaya paksa justru menjadi diskresi aparat penegak hukum dan menghilangkan izin dari Ketua Pengadilan,” lanjutnya.

Catatan berikutnya yakni kewenangan mengenai pengaturan blocking dan filtering konten harus diatur secara tegas mekanismenya sesuai dengan due process of law.

“Terlalu besarnya kewenangan pemerintah eksekutif melakukan blocking dan filtering konten internet perlu ditinjau ulang dengan memasukkan mekanisme kontrol sebelum dan setelah melaksanakan pemutusan,” ucap koalisi.

Sementara, ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam, mengingatkan adanya fatwa mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Dalam fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 dibahas perihal hukum aktivitas buzzer atau pendengung di media sosial. Terdapat sejumlah aktivitas yang hukumnya haram dilakukan dalam menggunakan media sosial.

Asrorun mengatakan aktivitas buzzer yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoaks, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram.

“Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/2).

Selain itu, kegiatan memproduksi dan/atau menyebarkan konten yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau sebaliknya, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya juga haram.

Asrorun menambahkan kegiatan menyebarkan konten tidak patut yang bersifat pribadi, seperti pose mempertontonkan aurat kepada khalayak juga haram hukumnya. Ia menerangkan bahwa fatwa juga mengatur pedoman pembuatan konten. Satu di antaranya tidak boleh menjadikan penyediaan konten yang berisi hoaks hingga kebencian sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan.

“Baik ekonomi maupun non-ekonomi. Seperti profesi buzzer yang mencari keutungan dari kegiatan terlarang tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, isu perihal buzzer pemerintah kembali diperbincangkan publik. Ekonom, Kwik Kian Gie, menyatakan takut mengkritik pemerintah saat ini karena ada buzzer yang siap menyerang. Sindiran soal buzzer juga dilontarkan musisi pendukung Jokowi, Iwan Fals. Ia menyebut zaman dulu orang santai dan berani mengkritik karena tak ada buzzer.

jokowi1

Sementara Budayawan, Sujiwo Tejo, menyarankan pemerintah Indonesia untuk menertibkan buzzer yang ada di media sosial. Hal itu ia sampaikan sebagai respons  pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat aktif mengkritik.

Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, menegaskan, pemerintah tidak menggunakan buzzer untuk menghadapi kritik publik. Menurut dia, selama ini pemerintah justru yang mendapat serangan dari buzzer. Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang menurun berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU).

Dalam survei itu Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia. EIU menyatakan skor indeks demokrasi Indonesia adalah 6,48 dalam skala 0-10. JK menyinggung pelaksanaan demokrasi belakang ini, terutama ihwal menyampaikan kritik terhadap pemerintah tanpa berujung panggilan polisi.

“Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?,” kata JK.

Menurut dia dalam pelaksanaan demokrasi yang baik dibutuhkan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan. Ia pun meminta PKS, sebagai partai oposisi, agar melaksanakan kewajiban untuk mengawasi pemerintahan.

“Tanpa ada kontrol, demokrasi tidak berjalan,” ucapnya. Hal itu disampaikan JK dalam agenda ‘Mimbar Demokrasi Kebangsaan’ yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Jumat (12/2). (Tim)