Gelar Aksi Damai di Kejati Sumsel, Atas Temuan BPKRI KMAKI

230 views

FAKTA – Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia(KMAKI) Sumatera Selatan, akan mengadakan aksi damai di Gedung Kejati pada Senin, (1/8/2022).

Surat aksi damai yang di sampaikan kepada Kapolresta C/q Kasat Intelkam Palembang, 27 juli 2022 dengan nomor surat.051/KMaki/Pemberitahuan Aksi/VII/2022 pada pukul 10.00 di Gedung Kejati Sumsel.

Dalam moment memasukan pengaduan kepada Kejati terkait adanya temuan BPKRI tahun anggaran 2021. Di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) terkait adanya biaya personel dan personel biaya jasa konsultasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang(PUPR) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp1.109.880.000,-.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah, pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp818.212.500 dan terkait pertanggung jawaban belanja Bahan Bakar Minyak( BBM) alat operasional pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp349.800.000.

Kekurangan volume belanja modal jalan, Irigasi dan jaringan pada dua OPD (PUR dan PRKP) Sebesar Rp5.062.506.837,88.

Dan hasil temuan BPKRI yang belum ditindak lanjuti menurut. Ir . Fery Kurniawan, selaku kordinator lapangan (Korlap) dan Boni Balitong selaku Koordinator Aksi (Korak) dalam surat nya pada tanggal 27 juli 2022.

Di Kabupaten OKU Selatan, penggunaan belanja modal pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp2.250.358.388,88 tidak tepat.

Kekurangan 21 Paket pekerjaan belanja modal pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp985.176.703,67.

Kemudian hasil temuan BPKRI tahun 2021 di Kabupaten Banyuasin, menurut Fery Kurniawan lembaga kami memohon kepada pihak Kejati untuk mengusut temuan BPKRI tahun 2021 terkait dugaan kehilangan potensi penerimaan pajak BPHTB, sebesar Rp6.916.582.153.50. (Rp6.829.814.609.+ Rp86.767.544.00 dan adanya pungutan minimal sebesar Rp821.042.000,00 + Rp105.307.500,00) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.

“Kemudian kami juga kepada Kejati untuk mengusut temuan BPK RI. Mengenai kelebihan perhitungan  tujuh paket pekerjaan belanja jasa konsultasi pada  dua OPD di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin sebesar Rp426.828.800,00”. Itulah bunyi surat yang di terima Fakta dari KMAKI.(ito/hai)