FAKTA – Dugaan dan analisa mantan pejabat Mafia proyek APBD dan APBN di Bandarlampung masih memegang peran hal ter sebut banyaknya jalan-jalan bahkan banyak lagi bangunan lain di Lampung terbengkalai akibat akibat permainan mafia korup di daerah masih merajalela.
Koordinator Lembaga Pengawas Pembangunan Lampung (LPPL) M. Alzier Dianis Thabranie mensinyalir mafia proyek pemerintah semakin menguasai pekerjaan dari anggaran APBD maupun APBN di Provinsi Lampung. Ungkap mantan Ketua Kadin Lampung saat dimintai keteranganya.
Lebih jelas pihaknya berharap pada Kapolda Lampung Irjen Pol. Akhmad Wiyagu saat HUT ke-76 Bhayangkara memperoleh Hoegeng Award kategori “Polisi Berintegritas” dan sempat memperkuat KPK RI dapat membongkarnya mafia-mafia proyek di Lampung.
“Pemainnya itu-itu juga, wartawan juga tahu,” kata tokoh masyarakat dan politikus senior Lampung pada media Minggu (3/7/2022). Mereka bermain mata dengan kekuasaan, ungkapnya.
Menurut dia, tak sulit jika memang mau membongkar para mafia proyek yang menguasai pekerjaan di daerah ini. Mantan tiga periode ketua Golkar Lampung itu mengaku tahu siapa-siapa yang diduga pemainnya.
“Orangnya dari dulu itu-itu saja. Semua tahu kok, termasuk juga wartawan. Mereka sering mengaku dekat dengan pejabat Polda Lampung, aparat penegak hukum lain, serta pejabat pemerintahan,” ungkapnya.
Mereka selama ini, kata Alzier, bebas mengatur berbagai proyek pemerintah di Lampung. Ini yang harus ditindak,” tegasnya karena kalau dibiarkan khawatir lampung ini jadi zona merah ungkap”mantan Ketua DPD Partai Golkar Lampung dan Ketua Kadinda Provinsi Lampung tersebut.
Apalagi urai Alzier mengutip statement Ketua KPK RI, Komjen. Pol. (Purn) Firli Bahuri, menyebut jika Lampung termasuk provinsi yang masuk kategori darurat korupsi. Yang paling mengganas karena ada lima kepala daerah pernah kena OTT.
Menurut Alzier, para mafia proyek merasa aman-aman saja bahkan terkesan tidak tersentuh hukum. Kapolda Lampung Irjen. Pol. Akhmad Wiyagus diharapkannya bisa membuka kotak pandora ini.
Dia yakin penyebab Lampung masih kategori miskin, jauh dari kata sejahtera, akibat masih maraknya korupsi di kabupaten/kota. (wis/her)
